Minggu, 05 Agustus 2018
Sabtu, 04 Agustus 2018
|
Kamis, 02 Agustus 2018
|
Selasa, 31 Juli 2018
|
Senin, 30 Juli 2018
|
Minggu, 29 Juli 2018
|
Jumat, 06 Maret 2015
Lukas Enembe Ajak 11 Bupati Dukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak |
| Lukas Enembe Ajak 11 Bupati Dukung Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Posted: 05 Mar 2015 07:42 AM PST KOTA JAYAPURA - Untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Papua yang bakal diikuti 11 kabupaten, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, meminta 11 bupati yang daerahnya akan menggelar Pilkada serentak akhir tahun ini untuk memberikan dukungan. Sebelas kabupaten yang akan menggelar Pilkada akhir tahun ini yaitu Kabupaten Asmat, Boven Digoel, Merauke, Keerom, Nabire, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Supiori, Yalimo, Mamberamo Raya dan Waropen. Gubernur Lukas Enembe meminta agar 11 bupati tersebut mempersiapkan segalar sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada khususnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah. "Bapak-bapak (bupati, red) harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan KPU maupun Panwaslu. Selian itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipili juga harus mendata penduduk dengan baik, karena data penduduk setiap saat berubah," ungkap Gubernur Lukas Enembe pada rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Bupati 11 kabupaten bersama dengan 11 KPU kabupaten di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (4/3). Gubernur Lukas Enembe berharap 11 kabupaten di Provinsi Papua yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini bisa melaksanakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan."Kalau waktunya sudah ditentukan, jangan ada yang ganggu-ganggu lagi karena sudah secara nasional," tegasnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Lukas Enembe meminta kepada bupati yang pada Pilkada serentak nanti masih ingin maju, agar memahami aturan main dengan baik dan jangan merugikan daerah. "Bagi yang akan habis masa jabatannya atau tidak berpeluang maju lagi dalam Pilkada serentak, saya minta untuk tetap menyukseskan Pilkada serentak ini," pintanya. Selain para bupati, Gubernur Lukas Enembe juga meminta KPUD dan Panwaslu agar lebih baik dalam proses seleksi sehingga penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan baik."Juga kepada teman-teman dari kepolisian agar dapat membantu memgamankan Pilkada serentak dan bupati harus siapkan anggaran untuk itu juga," tambahnya. Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy menjelaskan bahwa setelah Perppu Pilkada ditetapkan sebagai UU pada 18 Februari lalu dimana dalam Pasal 201 disebutkan bahwa kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 dan Januari hingga Juni dipilih serentak pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. Dengan merujuk pada pasal tersebut maka pihaknya berkoordinasi dengan Gubernur Papua untuk mengundang Bupati dan KPUD 11 kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak. "Karena tahapan penyelenggaraan Pilkada mulai bulan Mei 2015, mau tidak mau kami harus mengundang bupati dan KPUD yang menggelar Pilkada serentak karena pada semester pertama bulan Desember 2015, di Papua ada 11 Kabupaten yang menggelar Pilkada serentak,"jelasnya. Menurut Arisoy untuk semester pertama tahun 2015 pembiayaan penyelenggaraan Pilkada serentak dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten sedangkan untuk semester kedua tahun 2017 baru ada sharing dana dengan APBN untuk penyelenggaraan Pilkada serentak. Untuk persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak ini, Adam Arisoy mengaku sudah melakukan pertemuan dengan 11 KPUD yang akan menggelar Pilkada serentak. Dari hasil pertemuan tersebut, setiap KPUD sudah menyampaikan prediksi anggaran yang akan dibutuhkan. "Untuk Kabupaten Keerom prediksi anggarannya Rp 20 miliar dan Pemkab baru siapkan Rp 5 miliar. Waropen Rp 25 miliar dan belum ada alokasi dari Pemda, Asmat Rp 31 miliar dan baru ada Rp 15 miliar, Kabupaten Merauke Rp 48 miliar dan bupati siapkan Rp 40 miliar. Untuk Nabire, kami belum dapat prediksi dana tetapi bupati sanggupi berapa yang diminta KPUD. Kalau Boven Digoel Rp 60 miliar karena pemekaran kampung, Yahukimo Rp 65 miliar, Yalimo Rp 42 miliar, Pegunungan Bintang Rp 35 miliar dan Kabupaten Mamberamo Raya Rp 15 miliar," bebernya. Diakuinya, pendanaan menjadi hal krusial, sehingga dirinya berharap hal ini menjadi perhatian dari para bupati yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak."Kita berharap perhatian penuh dari para bupati yang melaksanakan Pilkada serentak untuk membantu proses pendanaan bagi KPUD," tukasnya. Untuk penyelenggaraan Pilkada serentak ini, Adam Arisoy mengaku telah banyak belajar dari penyelenggaraan Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu, sehingga bertekad untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun 2015 ini. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pdt. Robert Horik, MA menuturkan bahwa Panwaslu di kabupaten dibentuk satu bulan sebelum tahapan Pilkada karena sifatnya ad hock, dimana statusnya berbeda dengan Bawaslu Papua maupun Bawaslu RI yang bersifat permanen."Pilkada serentak ini, kami bentuk 7 Timsel untuk melaksanakan tahapan seleksi terhadap anggota Panwaslu yang kini telah berjalan,"tambahnya. [CenderawasihPos] this article is posted on www.papua.us |
| You are subscribed to email updates from Papua Untuk Semua To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Selasa, 17 Februari 2015
KM Dewi Rezky Tenggelam di Muara Agats |
| KM Dewi Rezky Tenggelam di Muara Agats Posted: 16 Feb 2015 11:50 AM PST KOTA JAYAPURA - Kapal Motor (KM) Dewi Rezky yang mengangkut 12 awak kapal dan sejumlah barang tenggelam di muara Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, yang diperkirakan pada Jumat (8/2) dini hari. "KM Dewi Rezky tenggelam di muara Agats," kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua Kombes Pol Patrige di Kota Jayapura, Jumat malam. Ia mengatakan, kapal naas tersebut mengangkut sejumlah barang, dan diterpa musibah hingga tenggelam di muara Agats, Kabupaten Asmat. "Belasan awak, ada yang menyelamatkan diri dengan menggunakan 'body speed boat' (tanpa mesin) dan juga ada yang diselamatkan oleh tim penyelamat yang terdiri dari Tim SAR, BPBD Asmat, Orari Asmat dan Polres Asmat dibantu masyarakat setempat," katanya. Kini, para ABK dan nahkoda kapal sudah diamankan di Pelabuhan Ferry Agats. "Nanti akan diselidiki apa penyebab kecelakaan laut kapal berbobot 146 GT itu," katanya. [Antara] this article is posted on www.papua.us |
| You are subscribed to email updates from Papua Untuk Semua To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Senin, 01 Desember 2014
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asmat Dilantik |
| Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asmat Dilantik Posted: 30 Nov 2014 01:03 PM PST TIMIKA (MIMIKA) – Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Anry Widyo Laksono, SH, MH melantik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat, di room Cenderawasih, Serayu hotel, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Selasa (25/11) malam. Pengambilan sumpah atau janji ketua DPRD Asmat Silvester S Biakai, SH, MH, Wakil Ketua I Brent Jensenem, S.Sos dan Wakil Ketua II Jasman Tumpu, SE, dipimpin ketua sidang sementara, Thomas E Safanpo. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH, nomor 155/405/TAHUN 2014 tertanggal ditetapkan 14 November 2014, tentang peresmian pimpinan DPRD Kabupaten Asmat periode 2014-2019 yang ditandatangani Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, Marthin ST Tuhuleruw, SH, M.Si. Pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Asmat, dilakukan Ketua PN Merauke, Anry Widyo Laksono, SH, MH dihadapan pemuka masing-masing Agama dan Muspida maupun Muspida plus serta sejumlah kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Usai pengambilan sumpah janji, ketua PN Merauke kembali membacakan penguatan sumpah pimpinan DPRD Asmat. Selanjutnya, Pimpinan sidang sementara, Thomas E Safanpo, ST menyerahkan palu sidang kepada ketua DPRD, Silvester S Biakai, SH, MH. Dalam sambutan perdana ketua DPRD, menerangkan kembali bahwa sekitar kurang lebih 32 hari sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Asmat terpilih berdasarkan hasil pemilihan legislatif tahun 2014 periode 2014-2019, telah dilantik dan memilih ketua sementara DPRD Kabupaten Asmat. Sehingga melalui rapat Paripurna Istimewa pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Asmat, maka secara resmi DPRD Kabupaten Asmat telah memiliki pimpinan definitif dengan formasi satu orang ketua dan dua orang wakil ketua sesuai Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Selanjutnya ketua DPRD menyampaikan apresiasi karena DPRD Asmat telah terpenuhi kelengkapannya secara struktural. Dalam kesempatan yang sama juga, ketua DPRD menyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Asmat dalam memberikan atau menyediakan anggaran dana penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan legislatif periode 2014-2019. "Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Asmat mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Asmat yang telah memberikan penyediaan dana dalam rangka penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan legislatif periode 2014-2019," tuturnya dalam sambutannya. Sementara itu dalam sambutan Bupati Asmat, Yuvensius A Biakai, BA, SH yang dibacakan wakil Bupati (wabup) Kabupaten Asmat, Yulius Patandianan, menyampaikan bahwa, Pemda Asmat dan DPRD Asmat sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebutuhan bersama, maka dibutuhkan kemauan untuk saling memberi dan menerima, serta saling pengertian dan transparan maupun adanya kesejajaran antara DPRD dengan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan peran, tugasa danfungsi yang berbeda. Selanjutnya, sesuai dengan kedudukan dan fungsi DPRD yang telah diamanatkan dalam konstitusi, Bupati berharap DPRD Kabupaten Asmat dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. "Atas dasar yang dimaksud, saya mengajak ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Asmat untuk sama-sama bergandeng tangan, sehati dan sepikiran dalam membangun Kabupaten Asmat dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala-galanya," terang Wabup dalam sambutan Bupati. Dengan demikian, maka tugas maupun fungsi DPRD Kabupaten Asmat secara langsung telah berjalan. Dimana turut mendukung pemerintahan Kabupaten Asmat dengan menjalankan tiga fungsi utama yang dimiliki legislatif. [SalamPapua] this article is posted on www.papua.us |
| You are subscribed to email updates from Papua Untuk Semua To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Sabtu, 16 Maret 2013
JAYAPURA - Penjabat Gubernur Provinsi Papua, drh. Constant Karma menilai belum diliriknya Papua sebagai daerah investasi oleh para investor lebih disebabkan oleh belum tereksposnya potensi daerah secara mendunia.Padahal provinsi tertimur di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar tiga juta jiwa ini, mempunyai kekayaan alam melimpah baik di daratan maupun dilautan. Oleh karena itu, lanjut dia, kekayaan alam di Papua perlu lebih banyak dipromosikan ke luar supaya para investor bisa melirik serta mengetahui potensi apa yang dapat "digarap" guan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.
"Jadi sampai saat ini belum banyak yang berinvestasi di Papua dan itu dikarenakan mereka belum tahu akan potensi yang dimiliki kita. Maka itu potensi Papua perlu lebih dipromosikan supaya bisa diketahui oleh orang luar termasuk para investor," kata Gubernur Constant Karma kepada wartawan, di Jayapura, kemarin. Dia mengatakan, sebenarnya bila daerah ini menarik banyak investasi, maka sudah pasti akan pula menyedot banyak lahan kerja, sementara angka pengangguran akan bisa ditekan.
"Kalau saya beri contoh, misalnya seperti Tonasa dia ingin bangun semen curah di daerah Depapre. Bila rencana ini terwujud maka sudah pasti harga semen bisa turun sampai dengan 30 persen. Belum lagi akan banyak membutuhkan karyawan dan ini tentunya bisa mengurangi angka pengangguran," katanya.
Ditanya mengenai kekhawatiran investor kaitannya dengan masalah hak ulayat tanah yang terkadang sangat berbelit-belit, jawab Karma, hal tersebut bisa diselesaikan dengan melakukan pendekatakan baik secara kekeluargaan maupun adat, sebab sebagian besar investor yang sudah lebih dulu memanamkan modalnya di Papua bisa keluar dari masalah rumit tersebut.
"Ada banyak contoh kan seperti yang sudah kita lihat di depan mata kita baik investor yang ada di Kota Jayapura maupun di daerah lainnya di Papua. Contoh di Jayapura sudah ada mall besar-besar kan. Ya, memang para investor harus sabar menghadapai para tokoh-tokoh, kepala suku, dan tentu harus berdialog dengan mereka sampai final baru lepas uang. Kalau buru-buru tidak bisa maka mesti pelan-pelan, bahkan sampai butuh waktu berbulan-bulan. Tidak apa kan yang penting semuanya selesai.," tukas dia. [PemprovPapua]
JAYAPURA - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua mengumumkan sepanjang tahun 2012, kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara di bumi cenderawasih mengalami kenaikan yang cukup signifikan meski pada tahun yang lalu kerap terjadi penembakan diberbagai wilayah.
Hal tersebut sebagaimana diakui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Wim CH Rumbino, saat diwawancara pers dalam satu kesempatan, kemarin.Sayangnya, Rumbino tak menjelaskan secara spesifik mengapa kunjungan wisawatan meningkat meski terjadi sejumlah aksi penembakan tersebut yang hampir memperburuk citra Papua dimata dunia.
"Jadi, penembakan maupun aksi demonstrasi di tahun 2012 tidak benar-benar memengaruhi kunjungan wisatawan. Sebab kunjungan di kemarin justru mengalami peningkatan,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, sebagaimana data yang berhasil dihimpun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua, ada kurang lebih sebanyak 12 ribu wisatawan yang berkunjung ke provinsi tertimur di Indonesia ini. Kunjungan para turis lokal maupun manca negara ini terbagi dalam bentuk perorangan maupun kelompok.
Sementara para turis dari luar negeri yang berkunjung ke Papua lebih didominasi dari benua Asia, yakni dari negara Jepang dan Cina, sementara turis Eropa berasal dari Itali.Masih menurut Rumbino, selain kunjungan secara perorangan dan kelompok, ada juga kunjungan wisatawan manca negara yang dengan menggunakan kapal pesiar.
“Bayangkan kunjungan dengan kapal pesiar itu setiap tahun pasti ada yang datang dan mereka dalam jumlah yang banyak,” katanya.Ditambahkan dia, dengan adanya promosi Papua melalui pameran expo Papua pada bulan April mendatang di Jakarta, maka pihaknya akan memanfaatkan momentum tersebut untuk lebih menjual pariwisata Papua ke dunia luar.
Dengan harapan kunjungan para turis manca negara maupun lokal akan bisa lebih meningkat sehingga bisa menambah Pajak Asli Daerah (PAD) Papua serta menumbuhkan iklim kepariwisataan Papua yang saat ini sudah mulai dikenal dunia luar.
“Maka itu, kedepan perlu juga kita tawarkan paket-paket perjalanan murah ke Papua melalui internet. Dan memang pasti akan bisa menarik banyak turis sebab masih terjadi penembakan saja turis tetap berdatangan. Apalagi kalau situasi kondusif ditambah promosi yang tepat pasti akan lebih meningkatkan kunjungan wisatawan ke sini,” tutupnya. [PemprovPapua]
Hal tersebut sebagaimana diakui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Wim CH Rumbino, saat diwawancara pers dalam satu kesempatan, kemarin.Sayangnya, Rumbino tak menjelaskan secara spesifik mengapa kunjungan wisawatan meningkat meski terjadi sejumlah aksi penembakan tersebut yang hampir memperburuk citra Papua dimata dunia.
"Jadi, penembakan maupun aksi demonstrasi di tahun 2012 tidak benar-benar memengaruhi kunjungan wisatawan. Sebab kunjungan di kemarin justru mengalami peningkatan,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, sebagaimana data yang berhasil dihimpun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua, ada kurang lebih sebanyak 12 ribu wisatawan yang berkunjung ke provinsi tertimur di Indonesia ini. Kunjungan para turis lokal maupun manca negara ini terbagi dalam bentuk perorangan maupun kelompok.
Sementara para turis dari luar negeri yang berkunjung ke Papua lebih didominasi dari benua Asia, yakni dari negara Jepang dan Cina, sementara turis Eropa berasal dari Itali.Masih menurut Rumbino, selain kunjungan secara perorangan dan kelompok, ada juga kunjungan wisatawan manca negara yang dengan menggunakan kapal pesiar.
“Bayangkan kunjungan dengan kapal pesiar itu setiap tahun pasti ada yang datang dan mereka dalam jumlah yang banyak,” katanya.Ditambahkan dia, dengan adanya promosi Papua melalui pameran expo Papua pada bulan April mendatang di Jakarta, maka pihaknya akan memanfaatkan momentum tersebut untuk lebih menjual pariwisata Papua ke dunia luar.
Dengan harapan kunjungan para turis manca negara maupun lokal akan bisa lebih meningkat sehingga bisa menambah Pajak Asli Daerah (PAD) Papua serta menumbuhkan iklim kepariwisataan Papua yang saat ini sudah mulai dikenal dunia luar.
“Maka itu, kedepan perlu juga kita tawarkan paket-paket perjalanan murah ke Papua melalui internet. Dan memang pasti akan bisa menarik banyak turis sebab masih terjadi penembakan saja turis tetap berdatangan. Apalagi kalau situasi kondusif ditambah promosi yang tepat pasti akan lebih meningkatkan kunjungan wisatawan ke sini,” tutupnya. [PemprovPapua]
Jumat, 15 Maret 2013
SEOUL (KORSEL) - Koordinator Jaringan Damai Papua, Romo Peter Neles Tebay mendapatkan penghargaan dari The Tji Haksoon dari Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-soon yang berada di Seoul, Korea.
Tebay, yang selama ini giat memperjuangkan keadilan dan perdamaian di Papua serta berusaha agar dialog antara Jakarta dan Papua terwujud, akan mendapatkan penghargaan tersebut pada 13 Maret.
Menurut Tebay, penghargaan ini merupakan dukungan dari pihak internasional bahwa dialog merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan di Papua secara menyeluruh.
Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Papua sejak 1963 hingga kini tidak dapat diselesaikan jika tidak ada dialog antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua.
Konflik di Papua yang sudah berlangsung lama, kata Romo Tebay, telah merenggut nyawa baik dari masyarakat sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, masih adanya sejumlah tahanan politik yang berada di beberapa tahanan di Papua menandakan bahwa masih ada konflik politik di bumi cendrawasih itu yang belum dituntaskan, ujarnya.
Penghargaan tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk pengakuan kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua bahwa jalan dialog yang dipilih oleh kedua belah pihak sangat tepat sehingga tidak perlu ragu lagi untuk melaksanakannya.
Sejak 13 tahun yang lalu, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-soon memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang berjuang untuk keadilan dan perdamaian di dunia. Nama yayasan ini diambil dari almarhum Uskup Daniel Tji Hak-Soon yang mendedikasikan hidup dan pekerjaannya untuk membebaskan mereka yang mengalami ketidakadilan.
“Penghargaan ini juga memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk tetap maju menuju suatu dialog Jakarta-Papua dalam rangka menyelesaikan konflik Papua. Kita tidak tahu kapan dialog akan dimulai tetapi kedua belah pihak sudah tidak perlu ragu lagi terhadap jalan dialog yang telah dipilih untuk menyelesaikan konflik Papua,” ujar Tebay..
Ia mendesak agar pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua termasuk Organisasi Papua Merdeka segera menentukan format yang tepat untuk melakukan dialog tersebut.
Tebay mengakui bahwa Papua tidak memiliki kepemimpinan tunggal tetapi dia menolak jika hal itu dijadikan permasalahan untuk menggelar dialog.
“Dan pemerintah Indonesia dan orang Papua mulai betul-betul mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk masuk kedalam meja dialog,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan persoalan Papua termasuk melakukan dialog. Kasus Papua, kata Julian, harus dilihat secara menyeluruh.
“Untuk kasus Papua kan harus dilihat secara komprehensif yah, tidak bisa secara parsial , untuk melihat atau menangani masalah-masalah yang ada di sana,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Presiden tidak mengizinkan adanya pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Papua.[VOA]
Tebay, yang selama ini giat memperjuangkan keadilan dan perdamaian di Papua serta berusaha agar dialog antara Jakarta dan Papua terwujud, akan mendapatkan penghargaan tersebut pada 13 Maret.
Menurut Tebay, penghargaan ini merupakan dukungan dari pihak internasional bahwa dialog merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan di Papua secara menyeluruh.
Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Papua sejak 1963 hingga kini tidak dapat diselesaikan jika tidak ada dialog antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua.
Konflik di Papua yang sudah berlangsung lama, kata Romo Tebay, telah merenggut nyawa baik dari masyarakat sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, masih adanya sejumlah tahanan politik yang berada di beberapa tahanan di Papua menandakan bahwa masih ada konflik politik di bumi cendrawasih itu yang belum dituntaskan, ujarnya.
Penghargaan tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk pengakuan kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua bahwa jalan dialog yang dipilih oleh kedua belah pihak sangat tepat sehingga tidak perlu ragu lagi untuk melaksanakannya.
Sejak 13 tahun yang lalu, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-soon memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang berjuang untuk keadilan dan perdamaian di dunia. Nama yayasan ini diambil dari almarhum Uskup Daniel Tji Hak-Soon yang mendedikasikan hidup dan pekerjaannya untuk membebaskan mereka yang mengalami ketidakadilan.
“Penghargaan ini juga memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk tetap maju menuju suatu dialog Jakarta-Papua dalam rangka menyelesaikan konflik Papua. Kita tidak tahu kapan dialog akan dimulai tetapi kedua belah pihak sudah tidak perlu ragu lagi terhadap jalan dialog yang telah dipilih untuk menyelesaikan konflik Papua,” ujar Tebay..
Ia mendesak agar pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua termasuk Organisasi Papua Merdeka segera menentukan format yang tepat untuk melakukan dialog tersebut.
Tebay mengakui bahwa Papua tidak memiliki kepemimpinan tunggal tetapi dia menolak jika hal itu dijadikan permasalahan untuk menggelar dialog.
“Dan pemerintah Indonesia dan orang Papua mulai betul-betul mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk masuk kedalam meja dialog,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan persoalan Papua termasuk melakukan dialog. Kasus Papua, kata Julian, harus dilihat secara menyeluruh.
“Untuk kasus Papua kan harus dilihat secara komprehensif yah, tidak bisa secara parsial , untuk melihat atau menangani masalah-masalah yang ada di sana,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Presiden tidak mengizinkan adanya pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Papua.[VOA]
JAKARTA - “Hutan konservasi dan hutan lindung tak boleh diganggu gugat.” Begitu pernyataan yang kerab diungkapkan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Ungkapan ini juga diucapkan saat dia hadir dalam peluncuran kampanye Greenpeace 2013, minggu lalu. Faktanya? Perubahan fungsi kawasan hutan dari lindung maupun konservasi masih terjadi. Satu contoh di Papua, lewat SK 458 tahun 2012, lebih dari 700 ribu hektar kawasan hutan, mayoritas berada di hutan lindung dan konservasi, “berganti wajah.”Untuk itu, Koalisi Ornop Indonesia untuk Hutan dan Iklim mendesak Presiden dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) merevisi SK Menhut Nomor 458 tahun 2012 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan ini. Koalisi juga meminta Presiden segera mengeluarkan kebijakan perpanjangan moratorium berbesis capaian karena akan berakhir Mei tahun ini. Terakhir, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) konsisten dan memperkuat penyelamatan hutan yang tersisa.
Kiki Taufik, Kepala Pemetaan dan Riset Greenpeace Indonesia mengatakan, dari analisis spasial terlihat perubahan fungsi kawasan hutan di Papua dari lindung dan konservasi ke produksi seluas 392.535 hektar. “Itu jika dilihat di peta ada dekat perbatasan Papua dan PNG,” katanya di Jakarta, Kamis(14/3/13).
Lalu, perubahan fungsi kawasan hutan jadi bukan hutan seluas 376.535 hektar. Ada, perubahan dari non ke hutan ke kawasan hutan, dengan luasan kecil, hanya 41. 743 hektar. “Dengan analisis ini kita ingin tunjukkan ada beberapa ratus ribu hektar hutan sangat riskan perubahan. Ini kesimpulan yang didapat.”
Senada dengan Teguh Surya, Juru Kampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia. Menurut dia, Presiden dan Kemenhut segera merevisi SK itu. “Revisi bagaimana fungsi hampir 800 an hektar kawasan itu kembali ke kawasan hutan terutama konservasi dan lindung,” katanya.
Dengan perubahan hutan lindung ke non lindung, Papua akan kehilangan kawasan yang berfungsi ekologis, seperti kawasan penyimpanan air. “Ini kawasan yang memang tidak tergantikan.” Dia mengatakan, perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah, terhadap lingkungan. Komitmen pemerintah, seolah-olah terpisah dengan jaminan pengelolaan hutan untuk lingkungan.
Bukan itu saja, rujukan perubahan kawasan hutan selalu tak jelas. “Data dan metodologi untuk perubahan fungsi kawasan ga jelas. Proses konsultasi publik juga tidak ada,” ucap Teguh. SK Menhut ini, ujar dia, memang tak menyalahi Inpres moratorium hutan dan gambut secara langsung. Namun, aturan ini seakan-akan sebagai tempat menyiapkan izin-izin baru yang akan keluar setelah Inpres moratorium selesai.
Anggalia Putri, Koordinator Program HuMA mengingatkan, jika ini alarm bagi hutan Papua. “Jawa, Sumatera dan Kalimantan, hutan sudah terkikis. Kalimantan 70 persen dibebani konsesi. Sulawesi MP3EI masuk salah satu koridor tambang.”
SK Menhut ini, juga tidak sinergis dengan komitmen penyelamatan hutan. “Juga janji penghormatan hak masyarakat adat. Yang paling bahaya alih fungsi dari hutan lindung dan konservasi ke hutan produksi.” Teguh dan Anggalia berpandangan sama, jika hutan Papua bukan hanya tempat masyarakat menggantungkan hidup juga ‘rumah’ budaya. “Jika dirusak sama juga merusak entitas adat Papua,” kata Teguh. [Mongabay]
Senin, 24 Desember 2012
JAYAPURA - Salah satu isu strategis dalam rencana strategis (Renstra) Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi Papua Tahun 2012-2016 adalah HIV sudah berada di populasi umum dan perempuan rentan terinfeksi HIV dari pasangannya. Bila kaum perempuan sudah terinfeksi, dampaknya adalah anak-anak yang akan dilahirkan.
Kampanye HIV di Tanah Papua sejak tahun 2010 mengangkat tema ‘Kitorang Pangaruh, Mari Betanggung Jawab Untuk HIV’. Kampanye ini fokus pada kelompok sasaran laki-laki usia 15-49 tahun. Mengapa laki-laki ? Beberapa survey terkait perilaku menyebutkan laki-laki memiliki perilaku berganti-ganti pasangan seks, tidak mau menggunakan kondom serta enggan melakukan periksa HIV dan IMS.
Laki-laki kategori 4 M (Mobile Men with Money and Macho). Laki-laki yang suka berpergian (mobilitas tinggi), mempunyai uang dan membutuhkan pengakuan sebagai laki-laki ‘hebat’ memiliki kontribusi signifikan terhadap laju pertumbuhan HIV di Papua. Dengan uang yang mereka miliki, laki-laki kategori ini bisa membelanjakan uangnya untuk banyak hal, termasuk membeli seks.
Secara global, perilaku laki-laki menentukan atas berkembangnya epidemic HIV dan infeksi menular seksual (IMS). Selain itu konstruksi sosial dimana perempuan masih dianggap sebagai ‘nomor dua’, posisi laki-laki sangat dominan dalam membuat keputusan penggunaan kondom. Saatnya kaum laki-laki mengambil peran untuk selalu menjaga diri dan bertanggungjawab untuk tidak menularkan penyakit, kususnya HIV dan IMS kepada pasangannya.
Tema ‘Kitorang Pangaruh, Mari Bertanggungjawab Untuk HIV’ dijabarkan dalam 6 pesan kunci yang sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai. Enam pesan kunci itu adalah ‘Ko Tra Kosong Kalo Ko Jaga Diri’ (penundaan seks dini dan pengurangan jumlah pasangan seks), ‘Pake KONDOM Nyaman, Pake KONDOM Aman’ (peningkatan penggunaan kondom pada setiap kegiatan seks beresiko), ‘Mari Kitong Periksa HIV’ (ajakan periksa HIV), ‘Kawan, HIV Bukan Ujung dari Tong Pu Hidup’ (pengurangan stigma dan diskriminasi bagi orang terinfeksi dan pengobatan ARV), dan ‘Mari Kitong Periksa IMS’ (ajakan periksa IMS).(Jubi)
Kampanye HIV di Tanah Papua sejak tahun 2010 mengangkat tema ‘Kitorang Pangaruh, Mari Betanggung Jawab Untuk HIV’. Kampanye ini fokus pada kelompok sasaran laki-laki usia 15-49 tahun. Mengapa laki-laki ? Beberapa survey terkait perilaku menyebutkan laki-laki memiliki perilaku berganti-ganti pasangan seks, tidak mau menggunakan kondom serta enggan melakukan periksa HIV dan IMS.
Laki-laki kategori 4 M (Mobile Men with Money and Macho). Laki-laki yang suka berpergian (mobilitas tinggi), mempunyai uang dan membutuhkan pengakuan sebagai laki-laki ‘hebat’ memiliki kontribusi signifikan terhadap laju pertumbuhan HIV di Papua. Dengan uang yang mereka miliki, laki-laki kategori ini bisa membelanjakan uangnya untuk banyak hal, termasuk membeli seks.
Secara global, perilaku laki-laki menentukan atas berkembangnya epidemic HIV dan infeksi menular seksual (IMS). Selain itu konstruksi sosial dimana perempuan masih dianggap sebagai ‘nomor dua’, posisi laki-laki sangat dominan dalam membuat keputusan penggunaan kondom. Saatnya kaum laki-laki mengambil peran untuk selalu menjaga diri dan bertanggungjawab untuk tidak menularkan penyakit, kususnya HIV dan IMS kepada pasangannya.
Tema ‘Kitorang Pangaruh, Mari Bertanggungjawab Untuk HIV’ dijabarkan dalam 6 pesan kunci yang sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai. Enam pesan kunci itu adalah ‘Ko Tra Kosong Kalo Ko Jaga Diri’ (penundaan seks dini dan pengurangan jumlah pasangan seks), ‘Pake KONDOM Nyaman, Pake KONDOM Aman’ (peningkatan penggunaan kondom pada setiap kegiatan seks beresiko), ‘Mari Kitong Periksa HIV’ (ajakan periksa HIV), ‘Kawan, HIV Bukan Ujung dari Tong Pu Hidup’ (pengurangan stigma dan diskriminasi bagi orang terinfeksi dan pengobatan ARV), dan ‘Mari Kitong Periksa IMS’ (ajakan periksa IMS).(Jubi)
JAYAPURA - Lukisan kulit kayu dari Papua dianggap berpotensi menjadi warisan budaya dunia dan mendapat pengakuan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) seperti noken, mengingat lukisan itu hanya ada dikalangan masyarakat Sentani, Kabupaten Jayapura. Titus Pekei, Peneliti Ekologi dan Penggagas Noken Papua, Warisan Budaya Takbenda mengatakan, sepanjang ada orang yang benar-benar mendalami makna dan lukisan kulit kayu, maka tidak menutup kemungkinan akan mendapat pengakuan dunia sama seperti noken.
“Bisa saja, sepanjang ada orang yang mendalami maknanya. Misalnya khas dan nilai yang tak tergantikan yang terkandung dalam lukisan kulit kayu dan itutidak ada di tempat lain. Lukisan kulit kayu kan adalah perpaudan kreasi alam dengan menusia. Tapi memang tetapi harus dikaji lebih dalam. Karena lukisan yang ada di kulit kayu seperti binatang atau gambar lainnya menggambarkan kondisi alam. Jadi saya menilai lukisan kulit kayu juga punya potensi untuk mengikuti jejak noken,” kata Titus Pekei, Selasa (18/12).
Menurutnya, selain lukisan kulit kayu, masih banyak warisan budaya lainnya dari Papua yang bisa didorong untuk mendapat pengakuan UNESCO seperti patung Asmat atau tarian Yospan.
“Kedepan harus diidentifikasi lagi apa saja yang bisa direkomendasikan dari Papua. Banyak langkah yang bisa kita tempuh untuk mencari pengakuan budaya Papua. Meski itu tidak mudah. Untuk noken sendiri sejak 2008 lalu saya sudah mulai menyusun kerangka berpikir mengenai ketika beberapa budaya Indonesia seperti batik dan keris masuk UNESCO. Saya memikirkan bagaimana kalau noken digagas ke UNESCO. Lalu saya sampaikan ini ke beberapa pihak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala yang ditemui saat memperjuangkan noken Papua menjadi warisan budaya duni adalah adalah membangun pemahaman bahwa noken adalah budaya yang sudah diyakini masyarakat Papua. Selain itu untuk membawanya ke dunia internasional harus malalui beberapa syarat termasuk uji kelayakan.
“Namun pada akhirnya saya bangga karena noken sudah bisa diakui dunia dan orang lain seperti bisa mengerti dan memahi noken itu apa. Semoga kedepannya noken dari setiap suku digali dan diselamatkan oleh suku itu sendiri. Dalami dan kenalilah identitas budayamu, jangan mengatas namakan budaya orang lain, karena noken dihasilkan mama Papua lewat imajinasi dan perasaan. Ada banyak nilai yang terkadung dalam noken. Nilai budaya, sosial, kehidupan serta beberapa hal lainnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan dimasa lalu, beberapa daerah di Papua setiap noken yang digunakan seseorang memiliki makna tertentu dan mengambarkan identitas diri orang tersebut. “Dahulu di Sentani ada noken yang memiliki empat manik-manik dan orang yang makai itu artinya, orang yang derajatnya di atas. Noken dari anggrek di Paniai sama halnya.Orang yang menggunakan itu dijaman dulu hanya orang berada atau tingkat ekonomi dan martabatnya di atas,” jelasnya.
Untuk itu lanjut dia, semua orang yang ada di Papua harus mengenali kembali nilai yang terkandung di dalam noken. Apalgi sekarang di Papua sudah jarang orang menggunakan noken, sehingga lambat laun mereka tidak akan mengenal lagi nilai-nilai budaya yang menjinakkan manusia Papua.
“Noken semestinya kembali menyadarkan manusia Papua apa yang menjadi hak mereka dan mana yang bukan. Harapan dan target saya, saya akan kampanyekan noken di mana setiap kali pelantikan gubernur/bupati/wali kota maka kepala sukunya harus membawa noken suku atau daerah masing-masing. Misalnya dari Sentani maka harus membawa noken khas Sentani. Ini bukan membedakan atau membuat jarak tapi menjiwai tugas dan tanggung jawab. Itulah alasannya kenapa Noken diterima UNESCO karena noken punya nilai-nilai yang cukup tinggi serta sejarah yang panjang. Noken tidak bisa digantikan dengan noken lain. Pemda juga harus kembali mengenai semua wasian budaya yang ada di Papua. Cukup banyak sebenarnya hanya kita yang sering malas tahu,” tutup Titus Pekei. (Jubi)
“Bisa saja, sepanjang ada orang yang mendalami maknanya. Misalnya khas dan nilai yang tak tergantikan yang terkandung dalam lukisan kulit kayu dan itutidak ada di tempat lain. Lukisan kulit kayu kan adalah perpaudan kreasi alam dengan menusia. Tapi memang tetapi harus dikaji lebih dalam. Karena lukisan yang ada di kulit kayu seperti binatang atau gambar lainnya menggambarkan kondisi alam. Jadi saya menilai lukisan kulit kayu juga punya potensi untuk mengikuti jejak noken,” kata Titus Pekei, Selasa (18/12).
Menurutnya, selain lukisan kulit kayu, masih banyak warisan budaya lainnya dari Papua yang bisa didorong untuk mendapat pengakuan UNESCO seperti patung Asmat atau tarian Yospan.
“Kedepan harus diidentifikasi lagi apa saja yang bisa direkomendasikan dari Papua. Banyak langkah yang bisa kita tempuh untuk mencari pengakuan budaya Papua. Meski itu tidak mudah. Untuk noken sendiri sejak 2008 lalu saya sudah mulai menyusun kerangka berpikir mengenai ketika beberapa budaya Indonesia seperti batik dan keris masuk UNESCO. Saya memikirkan bagaimana kalau noken digagas ke UNESCO. Lalu saya sampaikan ini ke beberapa pihak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala yang ditemui saat memperjuangkan noken Papua menjadi warisan budaya duni adalah adalah membangun pemahaman bahwa noken adalah budaya yang sudah diyakini masyarakat Papua. Selain itu untuk membawanya ke dunia internasional harus malalui beberapa syarat termasuk uji kelayakan.
“Namun pada akhirnya saya bangga karena noken sudah bisa diakui dunia dan orang lain seperti bisa mengerti dan memahi noken itu apa. Semoga kedepannya noken dari setiap suku digali dan diselamatkan oleh suku itu sendiri. Dalami dan kenalilah identitas budayamu, jangan mengatas namakan budaya orang lain, karena noken dihasilkan mama Papua lewat imajinasi dan perasaan. Ada banyak nilai yang terkadung dalam noken. Nilai budaya, sosial, kehidupan serta beberapa hal lainnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan dimasa lalu, beberapa daerah di Papua setiap noken yang digunakan seseorang memiliki makna tertentu dan mengambarkan identitas diri orang tersebut. “Dahulu di Sentani ada noken yang memiliki empat manik-manik dan orang yang makai itu artinya, orang yang derajatnya di atas. Noken dari anggrek di Paniai sama halnya.Orang yang menggunakan itu dijaman dulu hanya orang berada atau tingkat ekonomi dan martabatnya di atas,” jelasnya.
Untuk itu lanjut dia, semua orang yang ada di Papua harus mengenali kembali nilai yang terkandung di dalam noken. Apalgi sekarang di Papua sudah jarang orang menggunakan noken, sehingga lambat laun mereka tidak akan mengenal lagi nilai-nilai budaya yang menjinakkan manusia Papua.
“Noken semestinya kembali menyadarkan manusia Papua apa yang menjadi hak mereka dan mana yang bukan. Harapan dan target saya, saya akan kampanyekan noken di mana setiap kali pelantikan gubernur/bupati/wali kota maka kepala sukunya harus membawa noken suku atau daerah masing-masing. Misalnya dari Sentani maka harus membawa noken khas Sentani. Ini bukan membedakan atau membuat jarak tapi menjiwai tugas dan tanggung jawab. Itulah alasannya kenapa Noken diterima UNESCO karena noken punya nilai-nilai yang cukup tinggi serta sejarah yang panjang. Noken tidak bisa digantikan dengan noken lain. Pemda juga harus kembali mengenai semua wasian budaya yang ada di Papua. Cukup banyak sebenarnya hanya kita yang sering malas tahu,” tutup Titus Pekei. (Jubi)
Minggu, 23 Desember 2012
JAKARTA - PSSI telah menunjuk Bupati Sarmi Mesak Manibor sebagai manajer baru timnas Indonesia. Namun, pengangkatan Mesak sebagai manajer masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Penanggung Jawab Timnas Bernhard Limbong. Selain itu, Limbong juga mengabaikan sikap Habil Marati yang tidak menerima pengangkatan Mesak sebagai manajer timnas Indonesia di kualifikasi Pra Piala Asia 2015.
"Tapi pengangkatanya itu baru informal belum formal. SKnya belum keluar karena Ketum (Djohar Arifin Husin) sedang berada di Bangkok. Mungkin, setelah beliau kembali baru SK nya di tandatangani," kata Limbong kepada Jaringnews.com, Jumat (21/12) sore.
"Ya ngga apa-apa mereka kesal. Mestinya mereka legowo seperti halnya pak Ramadhan Pohan saat diganti dulu. Lagian kita mau adil. Dulu ada dari Sumatra, Sulawesi dan sekarang Papua. Biar semua warga terbaik dari sabang sampai Merauke bisa menjabat sebagai manajer timnas," lanjutnya.
Limbong juga tak menampik jika penunjukan Mesak sebagai manajer demi memuluskan niat PSSI memanggil pemain asal Papua membela timnas Indonesia. Apalagi, dari 43 daftar pemain yang dipanggil PSSI terdapat beberapa pemain asal Papua, seperti Patrich Wanggai, Ian Kabes, Ferinando Pahabol, Lukas Mandowen, Ricardo Salampessy dan Eljo Iba.
"Kita ingin putra terbaik bangsa bergabung termasuk para pemain Papua. Supaya kita bisa memenangkan pertandingan dan tidak kalah oleh Malaysia lagi," ujar Limbong.
Meski masih menjabat sebagai Bupati, tapi Limbong optimis kinerja Mesak akan maksimal. "Kan ada wakil manajer, jadi tidak berpengaruh yang penting bisa memotivasi pemain dan komunikasi lancar," tukasnya.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Penanggung Jawab Timnas Bernhard Limbong. Selain itu, Limbong juga mengabaikan sikap Habil Marati yang tidak menerima pengangkatan Mesak sebagai manajer timnas Indonesia di kualifikasi Pra Piala Asia 2015.
"Tapi pengangkatanya itu baru informal belum formal. SKnya belum keluar karena Ketum (Djohar Arifin Husin) sedang berada di Bangkok. Mungkin, setelah beliau kembali baru SK nya di tandatangani," kata Limbong kepada Jaringnews.com, Jumat (21/12) sore.
"Ya ngga apa-apa mereka kesal. Mestinya mereka legowo seperti halnya pak Ramadhan Pohan saat diganti dulu. Lagian kita mau adil. Dulu ada dari Sumatra, Sulawesi dan sekarang Papua. Biar semua warga terbaik dari sabang sampai Merauke bisa menjabat sebagai manajer timnas," lanjutnya.
Limbong juga tak menampik jika penunjukan Mesak sebagai manajer demi memuluskan niat PSSI memanggil pemain asal Papua membela timnas Indonesia. Apalagi, dari 43 daftar pemain yang dipanggil PSSI terdapat beberapa pemain asal Papua, seperti Patrich Wanggai, Ian Kabes, Ferinando Pahabol, Lukas Mandowen, Ricardo Salampessy dan Eljo Iba.
"Kita ingin putra terbaik bangsa bergabung termasuk para pemain Papua. Supaya kita bisa memenangkan pertandingan dan tidak kalah oleh Malaysia lagi," ujar Limbong.
Meski masih menjabat sebagai Bupati, tapi Limbong optimis kinerja Mesak akan maksimal. "Kan ada wakil manajer, jadi tidak berpengaruh yang penting bisa memotivasi pemain dan komunikasi lancar," tukasnya.
Jumat, 14 Desember 2012
MALANG - Meski gagal mengulangi sukses di IIC 2012 hanya gara-gara kalah lewat sebuah lemparan koin yang akhirnya meloloskan Arema ke semi final. Andaikata wasit meniup pelanggaran Igbonefo terhadap Zah Rahan mungkin Persipura menang sempurna. Tak heran kalau publik Papua sejak awal sudah menduga kalau faktor non teknis terkadang ikut bermain dalam sepakbola di Indonesia.
“Kami telah dirampok wasit,”kata Dwaramury saat jumpa pers usai Persipura bermain imbang melawan Arema di Stadion Kanjuruhan, Malang. Apa yang dibilang Mettu Dwaramury sejak awal sudah bisa diduga karena ambisi tuan rumah sangat besar untuk merebut tempat semi final IIC 2012.
Memang kalah itu biasa dalam sepak bola, karena hanya tim yang memang saja boleh meraih tropi termasuk juara. Tetapi bagaimana kalau tim itu dikorbankan atau faktor non teknis ikut pula mempengaruhi.
Kemenangan di Piala Inter Island, bukan berarti bisa menjadi salah satu jaminan untuk menjadi Champion 2012-2013. Pasalnya Persipura pernah juara IIC 2011 laludi Solo tetapi menjadi runner up di ISL 2011-2012. Srwijaya FC yang menjadi juara ISL 2011-2012.
Melihat pengalaman musim lalu berarti kegagalan di IIC bukan berarti sebuah kekalahan tetapi masih ada peluang di ISL-2012-2013. Materi pemain Persipura sangat lengkap antara pemain inti dan cadangan tak ada perbedaan.
Asisten pelatih Mettu Dwaramury juga mengakui kalau pemain-pemain yang baru gabung dengan Persipura langsung klop dan bisa nyetel.”Pahabol dan Patrick Wanggai sudah mampu menyesuaikan dengan ritme permainan Persipura,”kata Dwaramury.
Hal senada juga dikatakan Ferdinando Fairyo mantan pelatih PON Papua 2012, Patrick Wanggai dan Ferinando Pahabol sudah matang selama ISL 2011-2012 bersama Persidafon. “Saya nilai kedua pemain ini sudah matang sedangkan beberapa pemain lain harus bersaing merebut tempat di skuad inti Persipura,”kata Fairyo.
Dia menambahkan dua pemain asal PON Papua, Fandri Imbiri dan Alom juga harus bersaing agar merebut posisi pada tim inti Persipura.
Pantauan tabloidjubi selama IIC 2012, irama permainan Persipura tak pernah berubah. Mulai dari pergantian Ruben Sanadi dan Ortizan Solossa. Begitupula Mandowen dan Patrick Wanggai tak soal karena kualitas pemain Persipura musim ini sangat mumpuni dan menjanjikan. Kemungkinan terburuk adalah Indonesia kena sangsi FIFA dan faktor non teknis yang membawa kegagalan Persipura. Persib Bandung termasuk klub tua di Indonesia yang sangat berambisi menjadi juara. Begitu juga Arema Malang sangat bertekad raih juara ISL. Tak tanggung-tanggung tiga striker tua langsung dikontrak masing-masing, Beto, Gumbs dan terakhir Cristian Gonzales alias El Loco. Dua mantan top skor dan mantan pemain terbaik bergabung perkuat skuad Arema Malang. (jubi)
“Kami telah dirampok wasit,”kata Dwaramury saat jumpa pers usai Persipura bermain imbang melawan Arema di Stadion Kanjuruhan, Malang. Apa yang dibilang Mettu Dwaramury sejak awal sudah bisa diduga karena ambisi tuan rumah sangat besar untuk merebut tempat semi final IIC 2012.
Memang kalah itu biasa dalam sepak bola, karena hanya tim yang memang saja boleh meraih tropi termasuk juara. Tetapi bagaimana kalau tim itu dikorbankan atau faktor non teknis ikut pula mempengaruhi.
Kemenangan di Piala Inter Island, bukan berarti bisa menjadi salah satu jaminan untuk menjadi Champion 2012-2013. Pasalnya Persipura pernah juara IIC 2011 laludi Solo tetapi menjadi runner up di ISL 2011-2012. Srwijaya FC yang menjadi juara ISL 2011-2012.
Melihat pengalaman musim lalu berarti kegagalan di IIC bukan berarti sebuah kekalahan tetapi masih ada peluang di ISL-2012-2013. Materi pemain Persipura sangat lengkap antara pemain inti dan cadangan tak ada perbedaan.
Asisten pelatih Mettu Dwaramury juga mengakui kalau pemain-pemain yang baru gabung dengan Persipura langsung klop dan bisa nyetel.”Pahabol dan Patrick Wanggai sudah mampu menyesuaikan dengan ritme permainan Persipura,”kata Dwaramury.
Hal senada juga dikatakan Ferdinando Fairyo mantan pelatih PON Papua 2012, Patrick Wanggai dan Ferinando Pahabol sudah matang selama ISL 2011-2012 bersama Persidafon. “Saya nilai kedua pemain ini sudah matang sedangkan beberapa pemain lain harus bersaing merebut tempat di skuad inti Persipura,”kata Fairyo.
Dia menambahkan dua pemain asal PON Papua, Fandri Imbiri dan Alom juga harus bersaing agar merebut posisi pada tim inti Persipura.
Pantauan tabloidjubi selama IIC 2012, irama permainan Persipura tak pernah berubah. Mulai dari pergantian Ruben Sanadi dan Ortizan Solossa. Begitupula Mandowen dan Patrick Wanggai tak soal karena kualitas pemain Persipura musim ini sangat mumpuni dan menjanjikan. Kemungkinan terburuk adalah Indonesia kena sangsi FIFA dan faktor non teknis yang membawa kegagalan Persipura. Persib Bandung termasuk klub tua di Indonesia yang sangat berambisi menjadi juara. Begitu juga Arema Malang sangat bertekad raih juara ISL. Tak tanggung-tanggung tiga striker tua langsung dikontrak masing-masing, Beto, Gumbs dan terakhir Cristian Gonzales alias El Loco. Dua mantan top skor dan mantan pemain terbaik bergabung perkuat skuad Arema Malang. (jubi)
JAYAPURA - Sebagai bentuk langkah awal menciptakan juara baru di dunia tinju Papua, Universitas Cenderawasih (Uncen) akan menggelar Kejuaran Tinju Amatir Junior and Youth Piala Rektor, tingkat SLTP/SLTA se Papua, 17-20 Desember mendatang di halaman Fakultas Kedokteran Uncen.
Sekertaris Panitia Penyelenggara, Danile Womsiwor mengatakan, saat ini persiapan panitia disemua bidang sudah maksimal. “Ini salah satu sikap Uncen melihat kegagalan tim tinju Papua di Kejurnas Senior maupun PON lalu. Kejuaraan ini diharapkan, sebagai langkah awal untuk melahirkan juara baru di dunia tinju Papua yang nantinya dipersiapkan dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jawa Barat tahun 2013 dan juga PON Pelajar tahun 2014,” katanya ke tabloidjubi.com, Jumat (14/12).
Ia menjelaskan, kejuaran tinju ini petinju putra dan putri. Hingga saat ini tercatat sudah ada delapan kabupaten/kota yang akan ambil bagian pada tingkat SLTP yakni Kota Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Merauke, Yalimo, Nduga, Supiori dan Tolikara.
“Untuk tingkat SLTA Kota Jayapura, Merauke dan Nduga. Jumlah peserta yang sudah tercatat baik putra maupun putri sudah ada 33 petinju.
Namun jumlah itu kami perkirakan masih akan terus bertambah sampai batas waktu pendaftaran, Minggu sore (16/12). Minggu sore tecnical meeting. Senin (17/12) pukul 15.00 WIT. Pembukaan diawali partai eksebisi antara rektor Uncen, Festus Simbiak vs Kadispora Provinsi Papua, James Modouw,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk putri ada enam kelas yang akan dipertandingkan. Sementara putra 13 kelas. “Ketua Panitia Drs. Yesaya Sawen. Msi, MM. Kejuaran ini juga mendapat perhatian serius dari Dinas P&P Papua, Komisi E DPRP, dan Pemprov Pertina Papua,” tutup Daniel. (TabloidJubi)
Sekertaris Panitia Penyelenggara, Danile Womsiwor mengatakan, saat ini persiapan panitia disemua bidang sudah maksimal. “Ini salah satu sikap Uncen melihat kegagalan tim tinju Papua di Kejurnas Senior maupun PON lalu. Kejuaraan ini diharapkan, sebagai langkah awal untuk melahirkan juara baru di dunia tinju Papua yang nantinya dipersiapkan dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jawa Barat tahun 2013 dan juga PON Pelajar tahun 2014,” katanya ke tabloidjubi.com, Jumat (14/12).
Ia menjelaskan, kejuaran tinju ini petinju putra dan putri. Hingga saat ini tercatat sudah ada delapan kabupaten/kota yang akan ambil bagian pada tingkat SLTP yakni Kota Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Merauke, Yalimo, Nduga, Supiori dan Tolikara.
“Untuk tingkat SLTA Kota Jayapura, Merauke dan Nduga. Jumlah peserta yang sudah tercatat baik putra maupun putri sudah ada 33 petinju.
Namun jumlah itu kami perkirakan masih akan terus bertambah sampai batas waktu pendaftaran, Minggu sore (16/12). Minggu sore tecnical meeting. Senin (17/12) pukul 15.00 WIT. Pembukaan diawali partai eksebisi antara rektor Uncen, Festus Simbiak vs Kadispora Provinsi Papua, James Modouw,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk putri ada enam kelas yang akan dipertandingkan. Sementara putra 13 kelas. “Ketua Panitia Drs. Yesaya Sawen. Msi, MM. Kejuaran ini juga mendapat perhatian serius dari Dinas P&P Papua, Komisi E DPRP, dan Pemprov Pertina Papua,” tutup Daniel. (TabloidJubi)
JAKARTA - Indonesia’s easternmost province of Papua will connect to high-speed Internet later than scheduled after the Communications and Information Ministry said that broadband would make headway into the province in 2013.
Communications and Information Minister Tifatul Sembiring said that as many as 27 provinces across Indonesia now had access to broadband Internet via the Palapa Ring.
The Palapa Ring is a project aimed at linking Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku and Papua to eight existing network connections, or backhauls, via approximately 35,380 kilometers of undersea and 2
1,870 kilometers of underground fiber-optic cables.
Fiber optics, unlike copper cables, enable fast data transmission, a prerequisite for broadband Internet. The ministry and a consortium of telecommunication companies kicked off the project, worth US$700 million, in 2009 and targets its completion by 2014.
“The establishing of broadband connections has been carried out across the provincial capital cities located on Java island,” he said on Tuesday.
He added that major cities and industrial hubs including Jakarta and its surrounding areas, as well as Bandung and Semarang, were already connected to broadband Internet.
However, five cities still have to wait until next year for broadband connections. “The cities include Jayapura, the capital of Papua, Manokwari [West Papua capital], and Ternate [in North Maluku], in addition to Kendari in Southeast Sulawesi and Ambon [Maluku capital],” he said.
He added that broadband penetration across the 27 provinces was “still low, lower than 12 percent”. “Ideally, the penetration rate should be at 100 percent,” he said.
He added that the government aimed to connect all major cities and industrial hubs in Indonesia with broadband connections by 2015.
“Our target is to even connect homes with fiber optic cables,” he said.
Under the national broadband plan, the government plans to transform Indonesia into a knowledge-based society by 2015 by improving Internet access. By 2020, the government expects the country to have gone digital through the application of e-government initiatives.
However, besides the still low Internet penetration rates, e-government schemes have lagged. Several regions have pushed back the disbursement dates for electronic identification, or e-KTP.
Tifatul said the contribution of information technology, which includes the Internet, toward the gross domestic production (GDP) has risen in the last decade.
A study by the World Bank shows that a 10 percent rise in broadband penetration would increase GDP by 1.38 percent.JAKARTAIndonesia’s easternmost province of Papua will connect to high-speed Internet later than scheduled after the Communications and Information Ministry said that broadband would make headway into the province in 2013. Communications and Information Minister Tifatul Sembiring said that as many as 27 provinces across Indonesia now had access to broadband Internet via the Palapa Ring. The Palapa Ring is a project aimed at linking Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku and Papua to eight existing network connections, or backhauls, via approximately 35,380 kilometers of undersea and 2 1,870 kilometers of underground fiber-optic cables. Fiber optics, unlike copper cables, enable fast data transmission, a prerequisite for broadband Internet. The ministry and a consortium of telecommunication companies kicked off the project, worth US$700 million, in 2009 and targets its completion by 2014. “The establishing of broadband connections has been carried out across the provincial capital cities located on Java island,” he said on Tuesday. He added that major cities and industrial hubs including Jakarta and its surrounding areas, as well as Bandung and Semarang, were already connected to broadband Internet. However, five cities still have to wait until next year for broadband connections. “The cities include Jayapura, the capital of Papua, Manokwari [West Papua capital], and Ternate [in North Maluku], in addition to Kendari in Southeast Sulawesi and Ambon [Maluku capital],” he said. He added that broadband penetration across the 27 provinces was “still low, lower than 12 percent”. “Ideally, the penetration rate should be at 100 percent,” he said. He added that the government aimed to connect all major cities and industrial hubs in Indonesia with broadband connections by 2015. “Our target is to even connect homes with fiber optic cables,” he said. Under the national broadband plan, the government plans to transform Indonesia into a knowledge-based society by 2015 by improving Internet access. By 2020, the government expects the country to have gone digital through the application of e-government initiatives. However, besides the still low Internet penetration rates, e-government schemes have lagged. Several regions have pushed back the disbursement dates for electronic identification, or e-KTP. Tifatul said the contribution of information technology, which includes the Internet, toward the gross domestic production (GDP) has risen in the last decade. A study by the World Bank shows that a 10 percent rise in broadband penetration would increase GDP by 1.38 percent.
Communications and Information Minister Tifatul Sembiring said that as many as 27 provinces across Indonesia now had access to broadband Internet via the Palapa Ring.
The Palapa Ring is a project aimed at linking Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku and Papua to eight existing network connections, or backhauls, via approximately 35,380 kilometers of undersea and 2
1,870 kilometers of underground fiber-optic cables.
Fiber optics, unlike copper cables, enable fast data transmission, a prerequisite for broadband Internet. The ministry and a consortium of telecommunication companies kicked off the project, worth US$700 million, in 2009 and targets its completion by 2014.
“The establishing of broadband connections has been carried out across the provincial capital cities located on Java island,” he said on Tuesday.
He added that major cities and industrial hubs including Jakarta and its surrounding areas, as well as Bandung and Semarang, were already connected to broadband Internet.
However, five cities still have to wait until next year for broadband connections. “The cities include Jayapura, the capital of Papua, Manokwari [West Papua capital], and Ternate [in North Maluku], in addition to Kendari in Southeast Sulawesi and Ambon [Maluku capital],” he said.
He added that broadband penetration across the 27 provinces was “still low, lower than 12 percent”. “Ideally, the penetration rate should be at 100 percent,” he said.
He added that the government aimed to connect all major cities and industrial hubs in Indonesia with broadband connections by 2015.
“Our target is to even connect homes with fiber optic cables,” he said.
Under the national broadband plan, the government plans to transform Indonesia into a knowledge-based society by 2015 by improving Internet access. By 2020, the government expects the country to have gone digital through the application of e-government initiatives.
However, besides the still low Internet penetration rates, e-government schemes have lagged. Several regions have pushed back the disbursement dates for electronic identification, or e-KTP.
Tifatul said the contribution of information technology, which includes the Internet, toward the gross domestic production (GDP) has risen in the last decade.
A study by the World Bank shows that a 10 percent rise in broadband penetration would increase GDP by 1.38 percent.JAKARTAIndonesia’s easternmost province of Papua will connect to high-speed Internet later than scheduled after the Communications and Information Ministry said that broadband would make headway into the province in 2013. Communications and Information Minister Tifatul Sembiring said that as many as 27 provinces across Indonesia now had access to broadband Internet via the Palapa Ring. The Palapa Ring is a project aimed at linking Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku and Papua to eight existing network connections, or backhauls, via approximately 35,380 kilometers of undersea and 2 1,870 kilometers of underground fiber-optic cables. Fiber optics, unlike copper cables, enable fast data transmission, a prerequisite for broadband Internet. The ministry and a consortium of telecommunication companies kicked off the project, worth US$700 million, in 2009 and targets its completion by 2014. “The establishing of broadband connections has been carried out across the provincial capital cities located on Java island,” he said on Tuesday. He added that major cities and industrial hubs including Jakarta and its surrounding areas, as well as Bandung and Semarang, were already connected to broadband Internet. However, five cities still have to wait until next year for broadband connections. “The cities include Jayapura, the capital of Papua, Manokwari [West Papua capital], and Ternate [in North Maluku], in addition to Kendari in Southeast Sulawesi and Ambon [Maluku capital],” he said. He added that broadband penetration across the 27 provinces was “still low, lower than 12 percent”. “Ideally, the penetration rate should be at 100 percent,” he said. He added that the government aimed to connect all major cities and industrial hubs in Indonesia with broadband connections by 2015. “Our target is to even connect homes with fiber optic cables,” he said. Under the national broadband plan, the government plans to transform Indonesia into a knowledge-based society by 2015 by improving Internet access. By 2020, the government expects the country to have gone digital through the application of e-government initiatives. However, besides the still low Internet penetration rates, e-government schemes have lagged. Several regions have pushed back the disbursement dates for electronic identification, or e-KTP. Tifatul said the contribution of information technology, which includes the Internet, toward the gross domestic production (GDP) has risen in the last decade. A study by the World Bank shows that a 10 percent rise in broadband penetration would increase GDP by 1.38 percent.
Langganan:
Postingan (Atom)














